Sidang Lanjutan Uji Materi UU Pilkada Terkait Cuti Kampanye

Rabu, 31 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye. Sebelumnya sidang perdana telah dilakukan pada tanggal 22
Agustus 2016.

Pengujian UU Pilkada mengenai cuti kampanye ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016.

Ahok merasa keberatan dengan aturan cuti kampanye yang tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. Kebijakan Ahok untuk menolak cuti saat kampanye menuai protes dari berbagai kalangan, karena dikhawatirkan Ahok akan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan disaat masa kampanye Pilkada mendatang. Hal itu mengingat dirinya adalah berstatus petahana.

Sebelumnya, sidang uji materi perdana dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman dengan anggota yang terdiri dari hakim Aswanto dan hakim I Dewa Gede Palguna.

Salah satu majelis hakim, Dewa Gede, mempertanyakan legal standing gugatan tersebut. Hal ini terjadi karena belum jelasnya status Ahok sebagai Gubernur DKI atau sebagai
masyarakat biasa dalam pelaporan ini.

Sementara Aswanto mempertanyakan apa bentuk kerugian konstitusional pemohon. “Harus menguraikan secara jelas kalau ingin dirubah (UU Pilkada), (agar) pemohon tidak akan lagi mengalami kerugian. Sehingga perlu dielaborasi kembali,” kata Aswanto

sumber: Okezone

Jelang Pilkada Serentak 2017, Bawaslu Waspadai Daerah Rawan Konflik

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 semakin dekat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pun terus mematangkan persiapannya untuk menciptakan suhu perpolitikan yang tetap tenang dan aman di 101 daerah. Salah satu pengawasan yang dilakukan Bawaslu RI jelang Pilkada Serentak 2017 adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pekan depan.

Nasrullah, Pimpinan Bawaslu RI, menjelaskan bahwa selain politik uang, daerah yang rawan konflik dan berujung konflik horizontal juga menjadi perhatian jelang Pilkada Serentak 2017.

Bawaslu mengatakan IKP menjadi penting bagi pihaknya untuk menyusun strategi pengawasan, khususnya menghadapi Pilkada Serentak 2017. Bawaslu memprioritaskan beberapa daerah yang kerap memunculkan konflik saat pemilu berlangsung. Ada empat provinsi yang memiliki IKP paling tinggi, antara lain Papua, Papua Barat, Aceh, dan Banten.

Bawaslu meminta kepada kepolisian untuk waspada terhadap kerusuhan masyarakat yang terjadi saat salah satu pihak dikecewakan. Pihak kepolisian telah melakukan penelitian langsung ke beberapa daerah rawan dan telah memetakan kondisi dari daerah tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui beberapa titik di Indonesia yang rentan dengan konflik horizontal.

Mencegah terjadinya hal tersebut pihak kepolisian telah mempersiapkan antisipasi untuk kemungkinan apa saja yang akan terjadi selama Pilkada Serentak 2017. Dengan apa yang telah dilakukan Bawaslu, pihak kepolisian, dan seluruh elemen perwakilan lembaga yang ada maka dipastikan bahwa pilkada serentak 2017 minim konflik dan dapat berlangsung secara demokratis.

sumber: Okezone

Megawati Dukung Ahok Maju ke Pilkada 2017

 

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hasil pertemuannya seperti yang telah diprediksi. Megawati mendukung Ahok menjadi calon gubernur di pilkada Jakarta 2017.

Ahok menyatakan bahwa dia mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju di Pilkada 2017. Mega merestui Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Ahok, Megawati memberikannya dukungan dalam mengusung bakal calon gubernur, dan salah satunya opsinya adalah mengusungnya dalam Pilgub DKI. Ahok mengungkapkan bahwa Megawati lebih cenderung kepada petahana. Jika PDIP mendukung Ahok maka dia tidak perlu lagi mengadakan uji kelayakan.

Ahok mengungkapkan Megawati telah menyampaikan bahwa Ahok tidak perlu fit and proper test dan tidak perlu mendaftar karena sudah pernah terdaftar di tahun 2012. Megawati merestui dirinya berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Djarot sendiri merupakan kader PDIP.

“Tadi kan aku mampir tadi sama Pak Djarot ke Kantor DPP aku belum pernah lihat. Bu Mega intinya, ya beliau tetap saya dengan Djarot, beliau setuju, sinyalnya kalau PDIP berarti sama Pak Djarot, beliau bilang kan, kalau Pak Heru kan enggak kenal, mesti mendaftar. Pak Heru kan tidak mendaftar ke PDIP,” pungkas Ahok.

sumber: Okezone