Sidang Lanjutan Uji Materi UU Pilkada Terkait Cuti Kampanye

Rabu, 31 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye. Sebelumnya sidang perdana telah dilakukan pada tanggal 22
Agustus 2016.

Pengujian UU Pilkada mengenai cuti kampanye ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016.

Ahok merasa keberatan dengan aturan cuti kampanye yang tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. Kebijakan Ahok untuk menolak cuti saat kampanye menuai protes dari berbagai kalangan, karena dikhawatirkan Ahok akan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan disaat masa kampanye Pilkada mendatang. Hal itu mengingat dirinya adalah berstatus petahana.

Sebelumnya, sidang uji materi perdana dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman dengan anggota yang terdiri dari hakim Aswanto dan hakim I Dewa Gede Palguna.

Salah satu majelis hakim, Dewa Gede, mempertanyakan legal standing gugatan tersebut. Hal ini terjadi karena belum jelasnya status Ahok sebagai Gubernur DKI atau sebagai
masyarakat biasa dalam pelaporan ini.

Sementara Aswanto mempertanyakan apa bentuk kerugian konstitusional pemohon. “Harus menguraikan secara jelas kalau ingin dirubah (UU Pilkada), (agar) pemohon tidak akan lagi mengalami kerugian. Sehingga perlu dielaborasi kembali,” kata Aswanto

sumber: Okezone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s